Golkar

Golkar

Jumat, 25 November 2016

Golkar Menuju Partai Modern

Golkar Menuju Partai Modern


Munaslub Partai Golkar di Bali harus dijadikan momentum untuk bersatu, setelah partai ini dilanda konflik internal selama hampir dua tahun. Siapapun yang terpilih menjadi ketua umum, dia harus mampu merangkul semua kader yang tidak mendukungnya.


Yang menang harus merangkul yang kalah. Bila tidak, konflik internal kembali muncul ke permukaan, dan sangat merugikan partai berlambang Pohon Beringin ini. Itulah sebabnya, ego politik dan ego kelompok harus ditinggalkan.

Bila itu bisa dilakukan, kita meyakini Golkar akan mampu menjadi partai modern. Ciri dari parpol modern yakni, menjalankan fungsi-fungsi parpol yang sesuai dengan demokrasi. Misalnya, melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Kemudian menjadikan parpol sebagai sebuah sekolah. Tempat di mana masyarakat dididik dan dilatih menjadi calon pemimpin.

Selain itu, parpol modern  juga harus mampu menjalankan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya petugas parpol yang profesional serta mempunyai sumber-sumber dana yang memadai. Tentu, untuk mendukung karakter pengelolaan manajemen parpol modern harus adanya ideologi partai politik yang jelas.

Bagian terpenting dari partai modern itu adalah transparan, terbuka, dan anti korupsi. Disebut transparan, karena semua proses kebijakan di internal partai dilakukan secara terbuka. Juga transparan dalam pengambilan keputusan. Hindarkan sikap tertutup dalam segala proses politik sehingga semua kader mengetahuinya.

Hal lain, untuk menjadi politik modern, permainan politik uang harus ditinggalkan. Pembelian suara, politik dagang sapi, kita akui masih berhembus di Munaslub Golkar yang saat ini berlangsung di Bali.
Ramai diberitakan setiap DPD diberikan uang sampai Rp3 miliar untuk mendukung calon ketua umum tertentu. Ada pula isu pengumpulan para pemegang hak suara untuk mememangkan salah satu calon.

Padahal, permainan uang jelas diharamkan, dan jika itu masih terjadi di Munaslub, kita meragukan partai ini mampu menjadi partai modern. Untuk itu, seluruh kader Golkar, terutama pemegang hak suara harus menolak untuk disuap oleh calon tertentu. Pilihlah calon ketua umum Partai Golkar yang memang memilliki kemampuan, berintegritas, dan kecerdasan.

Bila tidak, jangan harap partai ini mampu meraih kegemilangannya di masa depan. Pasalnya, sang ketua umum terpilih, akan disibukkan dengan urusan-urusan pribadinya, kepentingan-kepentingan politiknya sendiri atau kelompoknya. Dia tidak akan ada waktu lagi untuk mengurusi partai secara profesionalisme dan idealisme.

Pasca Munaslub inilah kesempatan partai Golkar untuk menjadi partai modern dan mereformasi dirinya. Jika tidak mampu mereformasi diri, partai ini tidak akan diperhitungkan konstelasi-konstelasi politik di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Partai ini tidak akan mampu memenangkan Pilkada, Pemilu dan Pilpres.

Tentu saja partai ini tidak akan mampu mengurusi rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan menciptakan kader-kader pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan. Karenanya, seluruh kader Golkar harus menjadikan partai ini menjadi partai yang bermartabat dengan tidak menyampingkan demokrasi, serta inovasi yang inovatif.

Sebagai aset bangsa,  partai politik memegang peranan penting dalam menciptakan kader-kader calon pemimpin di masa mendatang. Karena perlu terus berubah mengikuti perkembangan jaman. Sehingga benar-benar menjadi partai yang modern dan mampu menjawab kebutuhan demokrasi yang ada.

Partai Golkar merupakan partai besar, jaringannya begitu kuat hingga ke desa-desa. Sistem kaderisasi dan pendidikan politiknya dinilai paling maju dibanding partai-partai lainnya. Tak heran banyak kader berkualitas yang lahir dan besar dari Golkar. Inilah modal Partai Golkar untuk membangun negeri ini bersama pemerintahan Jokowi-JK.  

Kita berharap Golkar dan seluruh partai yang ada di negeri ini makin sehat,  mandiri, dan mampu menjadi partai modern. Kini saatnya seluruh partai mengedepankan kemajuan partai dan mengutamakan kepentingan bangsa. (via www.harianterbit.com )

Selasa, 27 September 2016

Pertemuan Nasional Seluruh Indonesia, Partai Golkar Hasilkan 5 Rekomendasi. 

Pertemuan Nasional Seluruh Indonesia, Partai Golkar Hasilkan 5 Rekomendasi.

DPP Partai Golkar menutup acara Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar seluruh Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta.
Acara yang mengusung tema ‘Kerja Nyata Untuk Akselerasi Pembangunan Nasional’ ini menghasilkan lima rekomendasi penting sebagai instruksi partai. Selain itu, juga sebagai wujud konsistensi komitmen partai berlambang pohon beringin itu dalam mendukung pemerintahan Jokowi.
Pertama, legislatif dan eksekutif merupakan pilar utama Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
“Sehingga keberadaannya perlu didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan peran Partai Golkar dalam penyusunan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah,” ujar Ketua SC M. Yahya Zaini.
Kedua, lanjutnya, kader di lembaga legislatif dan eksekutif siap mensukseskan program pemerintah. Khususnya program tax amnesty, percepatan reformasi agraria serta harmonisasi perda-perda yang ramah investasi dan penguatan semangat kebhinekaan.
Ketiga, kader-kader di lembaga legislatif dan eksekutif siap mengemban tugas partai Golkar dalam melaksanakan konsolidasi organisasi dan pemenangan Pilkada 2017 dan 2018 serta pileg dan Pilpres 2019.
Kemudian, dalam rangka meningkatkan peran legislatif eksekutif, Partai Golkar perlu dilakukan fasilitasi penguatan peran legislatif dan eksekutif.
“Melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi dan lembaga lainnya,” jelas Yahya.
Terakhir, dalam rangka mengefektifkan jalur legislatif dan eksekutif serta dalam melaksanakan tugas-tugas partai Golkar, perlu dilakukan Koordinasi secara terus menerus serta memanfaatkan pola hubungan dengan dewan pengurus Partai Golkar sesuai tingkatannya.

Selasa, 30 Agustus 2016

Program Desa Berdikari, Membangun Kemandirian Desa

Desa Berdikari, Membangun Kemandirian Desa


Kalau kamu berkunjung ke Jawa Tengah, mungkin kamu sudah kenal kota Semarang, kota Purwokerto, apalagi kota Solo. Tapi, apa kamu kenal Desa Wanurejo di Magelang? Atau apakah kamu kenal desa Campurejo di Temanggung?



Foto : Desa Campurejo, Temanggung


Desa Wanurejo adalah salah satu desa wisata di Borobudur, Kabupaten Magelang yang memiliki konsep bahwa masyarakat desa bersama pengelola Borobudur dan pemerintah daerah, gotong-royong mempromosikan wisata Candi Borobudur dan desa wisata disekeliling Borobudur untuk memikat wisatawan baik turis lokal maupun asing untuk dapat menikmati keindahan pariwisata disana

.Funbike mengelilingi desa, ataupun membuat anyaman bersama masyarakat desa menjadi salah satu daya tarik desa wisata ini.

Sedangkan desa Campurejo di Temanggung, adalah salah satu desa tembakau yang masyarakatnya mampu mengakses internet secara gratis untuk mendapatkan informasi. Baca: http://jateng.tribunnews.com/2015/01/23/petani-tembakau-di-pelosok-temanggung-sudah-punya-website

Desa Campurejo di Temanggung diresmikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo sebagai desa cyber pertama di Jawa Tengah. Sehingga masyarakat desa mampu mengakses internet dan mencari informasi terkait kebutuhan-kebutuhan petani tembakau di desa tersebut untuk kemajuan desa.

Mimpi Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah adalah menjadikan dua contoh desa-desa diatas menjadi desa berdikari seantero desa-desa di Jawa Tengah, khususnya mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan dan energi. Menurutnya, rintisan model desa berdikari dibangun dengan konsep kawasan bukan hanya desa sebagai wilayah administratif, tetapi lebih didasarkan pada potensi yang dimiliki serta inter-relasi antar desa. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita tidak memulai dari nol, melainkan starting from the end. Desa kita sudah ada, bukan tidak ada. Pemetaan potensi sudah dilakukan, selanjutnya potensi yang ada inilah perlu terus difasilitasi untuk dikembangkan.


Gambar : Infografis Desa Berdikari


Program konkret yang telah dilakukan di provinsi Jawa Tengah adalah memberikan dana bantuan desa sebesar 40 juta rupiah untuk desa maju, 60 juta rupiah untuk desa sedang dan 100 juta rupiah untuk desa tertinggal.

Program Rembugan untuk Membangun Jawa Tengah

Program Rembugan untuk Membangun Jawa Tengah



Gambar : Infografis Musrenbang


Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pembangunan di jawa tengah. Musrembang menjadi pilar dimana pembangunan itu menjadi wadah untuk berdiskusi. Karena para pemimpinnya perlu untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Jawa tengah menggencarkan program Rembugan untuk menentukan program-program yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat baik melalui SKPD, anggota DPRD, kelompok masyarakat hingga para Bupati/Walikota yang menginginkan bantuan Provinsi, baik berupa dana Hibah, Bansos maupun Bantuan Keuangan.



Diagram : Alur RPJD 




Diagram : Tahapan Musrenbang




Diagram : Tahapan Rembug RW


Bagi Ganjar Pranowo, rembugan itu adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Musyawarah untuk menentukan arah pembangunan Jawa tengah dirasa perlu menjadi budaya yang dihidupkan kembali. Untuk itu, melalui program-program konkret seperti Musrembang Desa, Musrembang Wilayah hingga Musrembang Provinsi. Perlu dikawal dan diawasi oleh seluruh elemen masyarakat, agar apa yang menjadi aspirasi rakyat akan terkabul didalam proses-proses teknokratis yang juga demokratis.

Kartu Tani, Tutup Penyimpangan Pupuk Bersubsidi

Kartu Tani, Tutup Penyimpangan Pupuk Bersubsidi



Gambar : Infografis Kartu Tani


Keberadaan kartu petani sangat penting, mengingat latar belakang demografi Jawa Tengah yang mayoritas atau 65% penduduknya tinggal di perdesaan sebagai petani, termasuk buruh tani. Sebanyak 14,56% penduduk miskin di Jawa Tengah, mayoritas juga berasal dari lingkungan petani. Sayangnya, para petani selalu menemui kendala kelangkaan pupuk bersubsidi saat masa pemupukan. Setelah dilakukan analisis, ternyata masalahnya adalah pendistribusian barang bersubsidi yang dijual terbuka, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Karenanya perlu perubahan sistem agar pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan tertutup, dengan menggunakan kartu tani.

Kartu tani yang sudah dibagikan tersebut digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu juga dapat mewujudkan distribusi pupuk bersubsi disesuai dengan asas "enam tepat" (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga), serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Dengan begitu, distribusi pupuk bersubsidi dapat benar-benar diterima petani yang berhak. Setiap anggota/ petani hanya akan menerima jatah alokasi sesuai dengan yang tercantum dalam sistem. Dengan demikian penyimpangan pupuk bersubsidi yang selama ini terjadi di beberapa daerah dapat diminimalisasi/ dihindari. Dan kebutuhan pupuk bagi para petani yang berhak menerima akan lebih terjamin. Pada akhirnya maka target produksi yang telah ditetapkan akan dapat diwujudkan, dan petani pun semakin sejahtera.

Inilah Gunanya Punya Kartu Tani


Inilah Gunanya Punya Kartu Tani





Pemerintah meluncurkan kartu tani suntuk integrasi data pertanian. Kartu Tani yang akan mengintegrasikan data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan. Sebagai tahap awal kartu ini diluncurkan untuk komoditas tebu terlebih dahulu.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dengan kartu tersebut para petani akan mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya memperoleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk. Kemudian, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan bank BUMN melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau, dan difasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, bisa mendapatkan kemudahan subsidi dari program-program yang dijalankan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Sosial.

Selain itu, para petani yang telah memegang Kartu Tani mendapat kemudahan penjualan hasil panen oleh Bulog tanpa perantara, dan juga kemudahan penerimaan pembayaran hasil panen dari off taker. Rini menambahkan, Kartu Tani juga bertujuan untuk mengedukasi petani tentang pentingnya melek keuangan karena terintegrasi dengan perbankan. Dengan demikian, di kalangan petani diharapkan bisa tumbuh budaya menabung dan tidak konsumtif setelah menerima pembayaran hasil komoditas.

Menurut Menteri BUMN, para petani juga diedukasi tentang pentingnya asuransi, termasuk untuk menjamin pendidikan buah hatinya. Artinya, Kartu Tani ini juga sekaligus upaya mendorong terwujudnya inklusivitas sektor keuangan karena memperbesar aksesibilitas publik terhadap produk keuangan.

Bagi pemerintah, Kartu Tani menjadi data base petani yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah mengetahui secara detil luas lahan pertanian hingga per petak, waktu panen, kinerja petani, dan berbagai hal teknis lainnya. Menurut Rini, hal ini memudahkan pemerintah untuk menyusun program kebijakan, subsidi, dan bantuan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, menyusun manajemen stok pupuk yang lebih rapi sesuai pendataan petani. 

Menurut Menteri BUMN, pemerintah ingin membangun sistem yang kredibel dan akuntabel. Tidak bisa lagi subsidi jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu semua berangkat dari Kartu Tani ini.

Saat ini sedang disiapkan untuk petani di daerah lainnya dan tidak terbatas pada komoditas tebu saja namun juga komoditas pangan lainnya. Pemerintah sudah melakukan pendataan terhadap petani bawang merah untuk program penjualan bibit. Sementara itu, untuk petani padi ke depannya diharapkan ada dukungan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan.

Kegiatan soft launching Kartu Tani ini merupakan buah dari sinergi antara PTPN dan bank BUMN. Dengan menyatukan sistem yang ada di antara dua entitas bisnis tersebut. 

Selama beberapa bulan, PTPN dan bank BUMN bersama-sama mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani. Ini membuktikan bahwa BUMN selalu siap bersinergi untuk menciptakan nilai tambah optimal bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. 

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Dwi Murdaningsih via http://www.republika.co.id/


Sabtu, 27 Agustus 2016

BPBD Wonogiri Grebek Kecamatan Selogiri

BPBD Wonogiri Grebek Kecamatan Selogiri


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri, beberapa hari ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri. Khusus di kecamatan Selogiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri, menyelenggarakan  aksi resik-resik Sungai Krisak tersebut diikuti sekitar 300 orang. Mereka terdiri atas personel BPBD, TNI, Polri, relawan Forum Peduli Pengurangan Bencana, dan masyarakat sekitar aliran sungai Krisak Panjang sungai yang dibersihkan sekitar 1,5 kilometer. 


Foto :  Kegiatan membantu rehab rumah warga miskin di Ds Kepatihan Selogiri. Foto BPBD Wonogiri


Selain melakukan kegiatan resik-resik sungai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri, juga serta membantu rehab rumah warga miskin di Ds Kepatihan Selogiri.



Foto : Kegiatan resik-resik Sungai Krisak tersebut diikuti sekitar 300 orang terdiri atas personel BPBD, TNI, Polri, relawan Forum Peduli Pengurangan Bencana, dan masyarakat sekitar sungai. Foto BPBD Wonogiri


Aspirasi sejumlah warga Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri adalah meminta pemerintah untuk menormalisasi dan merevitalisasi Sungai Krisak yang mengalir di desanya. Hal ini mengingat sedimentasi di sungai Krisak sudah sangat parah sehingga terjadi pendangkalan. Dua tahun yang lalu desa Singodutan pernah dilanda banjir karena limpasan air sungai Krisak tersebut. Kondisi saat ini pada beberapa ruas Sungai Krisak tidak dilengkapi dengan tanggul atau talut. Akibatnya, aliran sungai menjadi rawan melimpas dan membanjiri permukiman. 

Melalui kegiatan resik-resik sungai yang dilaksanakan BPBD tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat agar tidak seenaknya membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan lingkungan bantara dan aliran sungai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri pernah mengusulkan revitalisasi dan normalisasi sungai, tapi sampai saat ini belum direalisasi oleh pemerintah daerah. Kegiatan resik-resik sungai  yang dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir dimana kondisi saat ini masih didapati sistem pengelolaan sungai yang tidak mengikuti kaidah penanggulangan bencana. Antara lain menjadi tempat pembuangan sampah dan banyak tanaman yang menghambat aliran air, seperti rumpun-rumpun bambu.

Kegiatan ini diharapkan juga mampu merangsang terbentuknya komunitas sungai yang mampu bersama masyarakat dan pemerintah daerah memberi edukasi tentang manfaat dan fungsi sungai. Sungai tidak hanya sebagai aliran air, tapi juga menjaga ekosistem ikan atau pariwisata sehingga menambah pendapatan masyarakat.